Geliat Awal Program 100 Hari

oleh: Bambang Basuki Hanugrah

Resmi, kepemimpinan dr. Samsul Ashar, Sp.PD sebagai Walikota Kediri masa pengabdian 2009-2014 dimulai pada 2 April 2009 lalu. Di awal masa kepemimpinannya, Walikota telah berkomitmen akan memulai pelaksanaan program 100 hari Pemerintah Kota Kediri melalui perbaikan dalam tiga bidang pelayanan publik, yaitu:  pelayanan kesehatan, administrasi dasar kependudukan & pelayanan perijinan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ketiga program 100 hari ini ibarat langkah pertama perjalanan melaksanakan program-program prioritas untuk merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri lima tahun ke depan seperti yang telah dijanjikan.

Ada 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang dicanangkan sebagai upaya pencapaian visi Terwujudnya Masyarakat Kota Kediri yang Makmur, Mandiri dan Berakhlak dalam Bingkai NKRI, yaitu: (1) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu; (2) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan memadai; (3) Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan memberdayakan perekonomian rakyat; (4) Memelihara kualitas lingkungan hidup; (5) meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan prima; (6) Reformasi birokrasi; (7) Peningkatan kualitas sosial dan moral; (8) Peningkatan peranan wanita di semua bidang berperspektif kesetaraan gender; (9) Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Semua prioritas pembangunan itu ingin dicapai dalam rentang lima tahun ke depan. Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri telah memulai langkah melaksanakan program dalam rentang 100 hari pertama kepemimpinan Walikota yang baru. Tanpa langkah pertama, takkan ada langkah-langkah berikutnya. Walikota Samsul Ashar telah  memulai sejumlah langkah kebijakan sejak dilantik pada 2 April lalu, dan sejumlah satuan kerja telah menindaklanjuti kebijakan-kebijakan itu sesuai bidang tugas masing-masing.

Esensi makna program 100 hari, tentu, tidak diukur dari pencapaian target final program-program prioritas tersebut, tetapi lebih bermakna sejauhmana upaya ataupun “geliat usaha” untuk mencapai target program-program prioritas itu dalam rentang waktu 100 hari pertama. 100 hari “hanya” sebutan untuk rentang waktu pengambilan kebijakan-kebijakan yang menjadi batu loncatan (steping stone) dan sekaligus mempersiapkan pondasi yang kokoh bagi kebijakan selanjutnya, sehingga kebijakan-kebijakan lanjutan yang akan dilaksanakan bisa terlaksana secara maksimal.

Wujud tekad itu dimulai dalam 100 hari ini sebagai ajang pembuktian bahwa kita serius membangun dan memperbaiki keadaan dalam rangka memenuhi janji-janji yang sudah diikrarkan. Pertama, bertempat di lokasi Puskesmas Pembantu Kleco Jamsaren, 21 April lalu diadakan acara launching atau pencanangan program prioritas pembangunan dalam bidang kesehatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Kesehatan, RSUD Gambiran, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, yaitu: (1) Pelayanan Puskesmas Malam Hari di sejumlah Puskesmas Induk di Kota Kediri; (2) Pembebasan retribusi dan tarif pelayanan rawat jalan di RSUD Gambiran yang diperuntukkan bagi seluruh pengguna layanan RSUD Gambiran dari warga Kota Kediri; (3) Pencanangan pengobatan gratis atau yang dijamin pemerintah, misalnya melalui Jamkesmas; (4) Pencanangan Dokter Masuk Kelurahan sebagai rintisan program “one village one doctor”; (5) Pelayanan KB gratis yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB; (6) Pembebasan service cost tranfusi darah di PMI Kota Kediri bagi pasien ber-KTP Kota Kediri; dan (7) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita se Kota Kediri.  

Kedua, program 100 hari perbaikan pelayanan administrasi dasar dan pelayanan perijinan dimulai dengan dua langkah kebijakan, yaitu: program layanan pembuatan KTP gratis dan penerapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) SDM penyedia layanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perijinan ke depan. 

Bersamaan dengan pelantikan pejabat-pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Kediri pada Kamis, 16 April 2009 lalu, diadakan penanda-tanganan piagam Pernyataan Pencapaian Kinerja oleh para Lurah, Camat, dan Kepala SKPD terkait pelayanan administrasi dasar dan pelayanan perijinan. Di hadapan Walikota, para pejabat dipatok komitmen mereka untuk mensukseskan 2 program seratus hari, yaitu program KTP gratis dan perbaikan pelayanan perijinan.

Sekarang, Raperda tentang program KTP gratis ini sudah diajukan ke DPRD Kota Kediri untuk disetujui wakil rakyat. Sedangkan perbaikan pelayanan perijinan sudah dimulai dengan penerapan uji kelayakan dan kepatutan dalam pengisian jabatan kepala Kantor Pelayanan Perijinan. Pada Rabu, 15 April 2009 lalu, para kandidat diuji perihal visi, misi, dan komitmennya untuk memperbaiki pelayanan perijinan ke depan, memberantas pungli, meningkatkan PAD dari sumber sektor perijinan, dan semakin meramahkan iklim investasi di Kota Kediri.

Program 100 hari Walikota yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi lokal melalui  revitalisasi perekonomian daerah dengan menitikberatkan pada sektor home industri, UMKM, perdagangan dan pertanian dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Gebrakan awalnya ditandai dengan Penandatanganan Persetujuan Kredit UMKM yang diresmikan pada saat acara Coffe Morning Pimpinan Perbankan Kediri bersama Walikota Kediri pada 21 April 2009 lalu di Bank Indonesia Kediri.

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen menyediakan alokasi dana permodalan bagi UMKM pada PAK APBD 2009 sebesar 15 Milyar rupiah. Dana permodalan tahun 2009 yang dicantelkan di BPR Kota Kediri ini jumlahnya meningkat tiga kali lipat dari jumlah alokasi dana tahun sebelumnya. Stimulus permodalan bagi UMKM ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota dalam rangka memperbesar akses masyarakat terhadap permodalan dan kredit usaha dengan bunga lunak. Harapannya, di Kota Kediri akan terjadi pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal yang menciptakan banyak lapangan kerja yang kokoh ditopang sektor UMKM.